Penulis: Satyananda (Ketua Umum PK IMM Ishaq Saleh) & Sher Khan (Ketua Umum PK IMM Muhammad Al-Fatih)
MAHASISWA merupakan bagian dari lapisan masyarakat terdidik yang berkesempatan menikmati dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah generasi muda yang memiliki gejolak emosional, menuju kematangan berpikir dalam membentuk idealisme, serta memiliki jiwa yang bersih karena belum banyak tercemar oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan pragmatis yang dapat meruntuhkan idealisme mahasiswa.
Mahasiswa yang digambarkan sebagai kelompok intelektual, sepertinya hari ini mulai mengalami pergeseran budaya. Sebagian organisasi kemahasiswaan hari ini tidak lagi murni membicarakan keilmuan dan isu-isu kemasyarakatan. Kegiatan seperti seminar atau dialog publik juga tidak lagi murni untuk kepentingan intelektualitas.
Beberapa organisasi kemahasiswaan saat ini cukup gemar mengundang pejabat publik sebagai narasumber di sebuah seminar atau dialog publik. Pejabat publik yang dihadirkan biasanya memiliki kemampuan untuk membantu mereka secara pendanaan. Pada dasarnya ini hal yang normal dilakukan oleh banyak organisasi kemahasiswaan, namun akan jadi masalah jika pola ini terus-menerus dilakukan.
Organisasi kemahasiswaan yang gemar menggunakan pola semacam ini sedikit demi sedikit berpotensi mendorong matinya kepakaran, sebab pejabat publik yang diundang untuk mengisi acara seringkali adalah orang yang bukan pakarnya. Kepentingan organisasi kemahasiswaan melakukan hal tersebut tidak jarang hanya untuk fund raising, sehingga mereka tidak benar-benar berdialog secara intelektual.
Ketika narasumber yang dihadirkan adalah orang yang tidak sesuai kompetensinya, maka seringkali mereka akan berbicara tidak sesuai dengan topik atau tema yang sudah ditetapkan. Hal semacam ini mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka yang punya kepentingan fund raising, namun akan jadi kekecewaan bagi mereka yang mengharapkan forum intelektual.
Mahasiswa punya kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam diskusi dan dialog intelektual. Mereka bisa lebih aktif berbicara tentang isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta berkontribusi pada perdebatan tentang masalah-masalah tersebut. Sangat disayangkan apabila isu-isu tersebut tidak dibahas bersama orang-orang yang lebih pakar di bidangnya.
Tom Nichols dalam bukunya yang berjudul “Matinya Kepakaran” menerangkan salah satu contoh masalah fatal akibat pernyataan pejabat publik yang keliru. Presiden Afrika Selatan bernama Thabo Mbeki kala itu pernah mengeluarkan pernyataan bahwasanya AIDS tidak disebabkan oleh virus melainkan disebabkan oleh kekurangan gizi dan kesehatan yang buruk.
Pernyataan Thabo Mbeki tersebut menyebabkan bencana besar untuk Afrika Selatan. Ada sekitar tiga ratus ribu orang lebih meninggal, dan sekitar tiga puluh lima ribu anak lahir dengan positif HIV. Pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik dan tidak atas dasar kompetensinya justru akan sangat berbahaya bahkan menyebabkan bencana besar seperti kisah diatas.
Organisasi kemahasiswaan yang lebih gemar mengundang pejabat publik dibanding mengundang orang yang lebih pakar, menyebabkan mereka tidak lagi berjarak terhadap kekuasaan. Jika organisasi kemahasiswaan tidak mampu menjaga jarak dengan kekuasaan maka mereka berpotensi lebih mudah untuk dikendalikan oleh kekuasaan itu sendiri.
Mahasiswa punya peran penting dalam menyeimbangkan kekuasaan agar tidak terjadi abuse of power. Peran mahasiswa sangat penting dalam konteks masyarakat, khususnya dalam sistem politik dan sosial. Mahasiswa memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.
Gerakan mahasiswa murni dari hasil olah pemikiran yang menimbulkan keprihatinan, kepedulian, hingga akhirnya direalisasikan dalam bentuk aksi pengawalan atas tindakan penindasan atau penyelewengan. Tetapi apa yang terjadi ketika gerakan-gerakan tersebut sudah tidak lagi murni? Orientasi gerakan tidak lagi pada nilai-nilai ideal dan kebenaran yang menginginkan sebuah perubahan demi kepentingan secara kolektif, orientasi gerakan berubah menjadi gerakan yang berlandaskan pada kepentingan pribadi atau golongan.
Mahasiswa di Kalimantan Barat dapat dikatakan cukup masif dalam melakukan aksi demonstrasi. Dalam melakukan aksi demontrasi persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa terbilang cukup matang mulai dari hasil kajian, propaganda, konsolidasi dan selalu memberikan solusi terhadap kebobrokan yang dilakukan oleh pemerintah. Saat konsolidasi dan berorasi para elit mahasiswa selalu berbicara mengenai idealisme yang mereka miliki seakan-akan mereka sangat mengecam keras perbuatan yang telah dilakukan pemerintah sehingga retorika idealisme tersebut membuat para mahasiswa terbakar semangatnya.
Nyatanya para elite mahasiswa tidak semuanya seapik itu ketika melontarkan retorika anti penindasannya belandaskan pada kemurnian moral yang dimiliki mahasiswa. Dibalik layar dunia pergerakan para elit mahasiswa ini justru tidak jarang terlibat jual beli gerakan mahasiswa tanpa sepengetahuan rekan-rekan barisan perjuangan.
Pola permainan jual beli yang dilakukan elite mahasiswa terbilang cukup sederhana. Elite mahasiswa menjual gerakan aksi ketika mendapatkan momentum. Momentum itu terjadi ketika terdapat suatu isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh kalangan mahasiswa dan mengaharuskan mahasiswa untuk turun ke jalan. Sebelum aksi mahasiswa membuat propaganda-propaganda bahwa akan diadakan aksi dalam waktu dekat, dari propaganda yang dimainkan tersebut membuat aparat terpancing.
Tugas daripada aparat kepolisian adalah menjaga keamanan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, seperti yang kita ketahui gerakan aksi bisa menimbulkan kekacauan seperti macet, bakar ban, kemudian bisa terjadi tindakan-tindakan anarkisme. Aparat kepolisian dalam hal ini akan mencoba untuk bernegosiasi kepada elite mahasiswa agar aksi yang hendak dilakukan dapat dialihkan kepada kegiatan tertentu atau audiensi.
Tawar menawar mulai terjadi antara aparat dan elite mahasiswa untuk dapat mengurangi jumlah massa, mencegah mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi, atau bahkan memberikan suntikan dana untuk kegiatan keorganisasian. Jika gelombang massa mahasiswa lebih besar di banding aparat maka kemungkinan terjadi kekacauan/anarkisme akan lebih besar, dan aparat kepolisian akan kesulitan untuk melakukan pengamanan karena massa yang terlalu banyak.
Suntikan dana yang diterima oleh oknum mahasiswa tersebut telah mencemari gerakan aksi mahasiswa. Sebagian mahasiswa yang turun ke jalan tidak lagi murni untuk menyeimbangkan kekuasaan melainkan mencari keuntungan dari kekuasaan. Sebagian mahasiswa hari ini berorientasi pada pemuasan kepentingan diri sendiri, tidak lagi sepenuhnya peka pada permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Dalam tri darma perguruan tinggi mahasiswa wajib mengabdi kepada masyarakat bukan mengabdi kepada kekuasaan.
Kedekatan terhadap kekuasaan berpotensi menyebabkan dekadensi moral pada mahasiswa itu sendiri. Keadaan tersebut menyebabkan orientasi mahasiswa berubah, yang seharusnya mengabdi kepada masyarakat sebagai agent of chance dan social control justru malah menggunakan permasalahan sosial sebagai tempat mencari keuntungan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Mahasiswa tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai kaum intelektual, budaya diskusi dan kajian keilmuan harus dijaga dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang bersifat formalitas tidak cukup untuk mendorong perubahan di kalangan masyarakat, perlu adanya diskusi dan kajian keilmuan yang serius serta melibatkan orang yang pakar di bidangnya.
Mahasiswa juga memiliki kemampuan dalam membentuk sebuah gerakan dan membawa isu-isu penting ke panggung publik. Melalui advokasi dan aksi kolektif, mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan dan mendorong perubahan positif. Gerakan-gerakan semacam ini dapat terbangun melalui diskusi dan kajian keilmuan yang konsisten bersama orang-orang yang pakar di bidangnya.
Peran mahasiswa sebagai penyeimbang kekuasaan membuat mereka dituntut untuk konsisten mengawasi bahkan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik agar tidak terjadinya penyelewengan. Mahasiswa perlu menjaga jarak dengan kekuasaan agar mengokohkan peran mereka sebagai penyeimbang kekuasaan.