MYKALBAR.COM – Universitas Muhammadiyah Pontianak mendapatkan Hibah Kemendikbudristek terkait Pengembangan model pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi berbasis Proyek.
Program ini bertujuan menghasilkan model pembelajaran inovatif, relevan, realistis berbasis proyek secara integrative. Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari dua sesi ini sebagai tahapan awal implementasi Program bantuan hibah Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) ini.
FGD I dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 di aula lantai 3 Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kegiatan yang diikuti oleh para dosen MKWK, wakil rektor, dekan dan unit terkait di lingkungan UM Pontianak ini dilaksanakan hingga siang hari.
Rektor UM Pontianak, Dr. Doddy Irawan, S.T, M.Eng yang juga hadir sekaligus membuka acara FGD menyambut baik dengan adanya forum ini. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Tim penerima Hibah MKWK yang lolos, yakni Ufi Ruhama’, Ryani Yulian, Hamdil Mukhlisin, dan Hermanto.
Ia berharap dengan adanya FGD I dan II serta pelaksanaan workshop nanti seluruh dosen MKDU dapat memahami kebijakan yang telah disusun dan dapat mengimplementasikannya dengan tepat dalam ranah universitas sehingga dapat meningkatkan ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
Dr. Ir. Eko Dewantoro, M.Si, wakil rektor bagian akademik menjadi narasumber FGD I memberi paparan terkait kebijakan MKDU di universitas.
FGD I ini mengangkat tema Penyusunan Kebijakan Perguruan Tinggi Terkait Unit Pelaksana Akademik MKWK. Dalam diskusi ini diharapkan dosen pelaksana akademik MKWU dapat memahami isi dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kebijakan serta dapat mengimplementasikannya dengan tepat.
Lebih lanjut sebagai rekomendasi diantaranya adalah payung legalitas dari universitas harus ada untuk mementukan tugas dan fungsi dari lembaga AIK sebagai salah satu unit pengemban MKWU.
Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala di akhir semester terhadap implementasi kebijakan dan memberikan alternatif solusi konkrit terhadap kebijakan yang telah diterapkan.