MYKALBAR.COM – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pramuktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, bertajuk “Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta” di Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Jalan A Yani 2, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu 29 Oktober 2022. Rapat koordinasi ini dilakukan secara luring dan daring yang dihadiri anggota pengurus PWM, Ketua dan Sekretaris PWA, Ketua PDM beserta seluruh anggota muktamar Muhammadiyah utusan daerah, ketua dan sekretaris ortom tingkat wilayah, serta ketua majelis dan lembaga PWM Kalbar.
Ketua PWM Kalbar Dr. Pabali Musa, M.Ag. mengatakan rapat koordinasi wilayah pramuktamar sudah memiliki empat tim dalam mengkaji dokumen laporan PP Muhammadiyah Periode 2015—2022. Keempat tim ini diharapkan menghasilkan pemikiran dan gagasan inovatif untuk Muhammadiyah secara nasional dan lokal di Kalimantan Barat dalam menyusun kebijakan Muhammadiyah lima tahun ke depan.
Lebih lanjut Ketua PWM Kalbar ini mengemukakan bahwa perlu ada usulan khas dari Kalbar yang dapat masuk dalam pertimbangan putusan Muktamar ke-48 di Solo. Hal ini dilandasi isu-isu strategis wilayah Kalimantan Barat. Pertama, Kalbar berbatasan dengan calon ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kedua, Kalbar berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Oleh karena itu, isu Muhammadiyah berkemajuan dalam konteks wilayah strategis ini harus bisa dielaborasi. Selain itu, berkenaan dengan Pemilu 2024 bisa jadi bahan pertimbangan tim perumus untuk mengusulkan isu strategis nasional sesuai dengan konteks Kalimantan Barat.
Sekretaris PWM Kalbar Ahmad Zaini, S.Pi., M.Pd. menambahkan bahwa Rapat Koordinasi Pramuktamar Muhammadiyah ke-48 PWM Kalimantan Barat bertujuan untuk mengali, mencari gagasan inspiratif, dan menambahkan materi sebagai usulan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan aspirasi keluarga besar Muhammadiyah Kalimantan Barat.
Prof. Dr. Edy Suratman selaku salah satu koordinator tim pengkaji memberikan beberapa usulan strategis atas dokumen laporan PP Muhammadiyah berkenaan dengan tema Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Pertama, dalam suksesi kepemimpinan patut dipertimbangkan agar biaya calon presiden/kepala daerah seluruhnya ditanggung negara dengan memberikan hukuman sangat berat terhadap calon yang melanggar aturan pembiayaan ini. Kedua, dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi misalnya seleksi pimpinan KPK melalui DPR patut ditinjau ulang karena rentan politisasi. Ketiga, perlu dirancang jenis pekerjaan yang tepat diisi oleh warga senior pada masa tuanya, seperti yang dilakukan Jepang.
