Penulis : Samsul
MYKALBAR.COM — Di tengah ancaman krisis iklim yang kian memperlebar ketimpangan sosial, sebuah pendekatan baru hadir dari Pontianak. Muhammadiyah melalui program Together for People and Planet (ToPP) GreenAbility mendorong lahirnya gerakan lingkungan yang inklusif dengan menempatkan penyandang difabel sebagai aktor utama perubahan.
Inisiatif yang digagas oleh Eco Bhinneka Muhammadiyah ini menggabungkan isu lingkungan, kerukunan lintas iman, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam satu gerakan kolaboratif. Program tersebut menegaskan bahwa krisis ekologis tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan kemanusiaan.
Direktur Program Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Purwati, menyampaikan bahwa penyelamatan lingkungan tidak akan efektif jika masih meninggalkan kelompok rentan. Menurutnya, pendekatan inklusif menjadi kunci dalam menjawab tantangan perubahan iklim.
“Gerakan ini berangkat dari nilai Surat Al-Ma’un, bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk membela dan memberdayakan mereka yang selama ini terpinggirkan,” ujarnya.
Peluncuran program (kick off) dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026 di GOR Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, Pontianak, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas lingkungan, hingga organisasi difabel. Program ini juga menggandeng Himpunan Difabel Muhammadiyah serta Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia sebagai mitra lokal.
Kegiatan berlanjut pada Jumat, 3 April 2026 melalui pelatihan keterampilan yang diikuti 35 peserta dari berbagai latar belakang. Mereka dibekali kemampuan mengolah limbah tekstil berbahan jeans menjadi produk fungsional seperti dompet dan gantungan kunci, serta mengolah ampas kopi menjadi sabun cair bernilai ekonomis.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi berbasis kewirausahaan sosial.
Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik, Elsa Risfadona, menilai program ini sebagai langkah strategis dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kekuatan Pontianak ada pada kolaborasi dan keberagaman. Program ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Achmad Mupahir, yang menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan persoalan moral yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Sementara itu, pendiri Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia, Mustaat Saman, menekankan bahwa difabel memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, bukan sekadar penerima manfaat.
Dukungan juga datang dari WWF Indonesia. Melalui perwakilannya, Albertus Tjiu, disebutkan bahwa konservasi hanya akan berhasil jika dilakukan secara inklusif dan berbasis keadilan sosial.
Program GreenAbility sendiri merupakan kelanjutan dari inisiatif Leading the Change (LtC) yang telah berjalan sejak 2012, dan kini berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dalam menjawab tantangan global.
Secara nasional, jumlah penyandang difabel di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta jiwa atau sekitar 5 persen dari total populasi. Namun, mereka masih kerap terpinggirkan dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam isu lingkungan.
Melalui gerakan ini, Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Pontianak pun menjadi salah satu contoh bahwa kolaborasi lintas iman dan pemberdayaan difabel dapat menjadi kekuatan baru dalam menjaga bumi. Lebih dari sekadar program, inisiatif ini membawa pesan bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Sebagaimana nilai Al-Ma’un, kepedulian terhadap sesama dan bumi harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar wacana