MYKALBAR.COM, PONTIANAK – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Indonesia gelar Aksi Bela Muslim Uyghur. Termasuk pula DPD IMM Kalbar yang menggelar aksinya di Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak, Jumat (21/12/2018).
Ketua DPD IMM Kalbar, Suharman mengatakan aksi serentak di seluruh Indonesia berdasarkan intruksi DPP IMM. “Aksi ini dilaksanakan atas peristiwa 11 September lalu, di mana peristiwa itu menjadi momentum bagi Pemerintah Tiongkok untuk mendeklarasikan perang melawan teror,” ujar Suharman melalui rilisnya kepada awak media.
Suharman mengungkapkan pada peristiwa tersebut kaum muslim beraliran sufi dan berbahasa Turki menjadi korban kekerasan dari Pemerintah Tiongkok dengan tuduhan berafiliasi kepada jihadis seperti Al-Qaeda.
“Penduduk Uyghur adalah keturunan Asia Tengah dan etnik kelima terbesar di Tiongkok. Ada delapan juta penduduk Uighur yang menetap di Provinsi Xinjiang yang secara agama, bahasa dan budaya berbeda dengan mayoritas etnis Han yang menempati kota yang sama sejak tahun 1949,” jelasnya.
Suharman menuturkan, Komite Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan kajian terhadap hak asasi di Tiongkok, untuk penghapusan diskriminasi rasial dan menyatakan keprihatinan terhadap yang menimpa muslim Uyghur di RRT.
Menurutnya, PBB telah menerima laporan kredibel yang menyatakan Pemerintah Tiongkok menahan penduduk Uyghurs di kamp-kamp rahasia di mana HAM diabaikan di sana.
“Atas peristiwa itulah, kami meminta Pemerintah Indonesia membuat pernyataan sikap politik, atas kejadian yang menimpa saudara kita di sana. Pertanyaannya kenapa Pemerintah Indonesia diam atas hal ini? Apakah mereka takut dengan Pemerintah Tiongkok?,” kata Suharman.
Suharman menegaskan IMM Kalbar menyatakan sikap. Pertama mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uyghur karena menyalahi Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
Kedua, Suharman memandang bahwa upaya Pemerintah Tiongkok dalam melawan ekstremisme tidak selayaknya dilakukan dengan cara kekerasan. Ketiga, pihaknya mendesak Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi kepada Pemerintah Tiongkok dalam rangka mendorong upaya perdamaian dan memberikan solusi penyelesaian konflik di Uyghur.
“Keempat kami mendesak Pemerintah Tiongkok untuk memberikan akses informasi kepada seluruh dunia terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi Xinjiang dan akses bantuan kemanusiaan,” kata Suharman.
Penulis: Wisnu Widyantoro