MYKALBAR.COM – Pendampingan dan advokasi hukum menjadi satu di antara program kerja yang disampaikan Majelis Hukum dan HAM (PWM) Kalbar saat Rakerpimwil Muhammadiyah Kalbar di Aula At-Tanwir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalbar, Selasa, 12 Desember 2023.
Capaian dan program kerja MHH disampaikan Ketua MHH PWM Kalbar, Anshari SH MH, di hadapan para peserta rakerpimwil.
Anshari mengatakan, bantuan hukum itu bisa diberikan secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Kalbar.
“Sesuai amanah muktamar adalah membentuk LBH di persyarikatan, di samping adanya PKBH-PKBH atau LKBH-LKBH milik kampus,” katanya.
Anshari menjelaskan, kehadiran LBH adalah untuk mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat termarjinalkan, duafa, masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak.
“Kita berkolaborasi dengan PKBH kampus (UM Pontianak) dan Pusbakum Aisyiyah,” katanya.
Bentuk kolaborasi tersebut terwujud dalam bentuk Lembaga Advokasi Hukum Muhammadiyah Kalbar yang berlokasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Lembaga advokasi ini terbuka untuk memberikan bantuan hukum baik untuk kalangan Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah.
Dalam melakukan pendampingan hukum ini, kata Anshari, yang telah ditangani oleh Lembaga Advokasi Hukum Muhammadiyah Kalbar sifatnya beragam.
“Ada kasus penipuan, kasus tanah, kasus penganiayaan, termasuk kasus-kasus kecil di masyarakat, kita sudah lakukan advokasi. Bervariasi kasus-kasusnya,” kata Dekan Fakultas Hukum UM Pontianak ini.
Anshari pun mengimbau kepada warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum tidak sungkan untuk datang ke Lembaga Advokasi Hukum Muhammadiyah Kalbar untuk mendapatkan bantuan hukum.
Ia memastikan bahwa untuk masyarakat kecil yang disebut prodeo atau pro bono publico, akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan undang-undang.
“Itu bisa kita berikan dengan mencantumkan surat miskin, atau faktanya memang tidak mampu untuk membayar,” ujar Anshari.
Lebih lanjut Anshari mengatakan, MHH hadir untuk membantu PWM Kalbar melakukan sosialisasi hukum, bantuan hukum, termasuk pembenahan iklim hukum yang baik di amal usaha Muhammadiyah.
“Tadi sudah kami sampaikan, yang terpenting itu adalah pencegahan atau preventif. Jangan sampai sudah ada kasus baru datang ke MHH atau LBH. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan tertib hukum,” katanya.