MYKALBAR.COM – Pondok Pesantren Muhammadiyah (PPM) Darul Hikmah secara resmi menambah fasilitasnya, yaitu Workshop Kejuruan Bahasa Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Darul Hikmah.
Peresmian BLKK tersebut dilakukan bersama oleh Wakil Ketua PWM Kalbar Samsul Hidayat, Ketua PDM Pontianak Musa, anggota DPR RI Alifuddin, dan Asisten I Setda Kota Pontianak Ismail, PPM Darul Hikmah, Jalan Kebangkitan Nasional, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Ahad, 17 Mei 2026.
Hadir pula dalam persemian ini Wakil Ketua PWM Kalbar Slamet Rianto, Wakil Ketua PWM Kalbar Ikhsanuddin, Ketua PCM Pontianak Utara Fathul Khair, dan anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo yang sekaligus menjadi pemateri pengajian akbar, sebelum acara peresmian dimulai.
Wakil Ketua PWM Kalbar Samsul Hidayat saat memberikan sambutan, menyampaikan harapan agar kehadiran BLKK ini menjadi distingsi bagi PPM Darul Hikmah. Sekaligus sebagai wujud kemajuan bagi pondok pesantren Muhammadiyah.
Keberadaan BLKK menurut Samsul, secara langsung akan dapat meningkatkan kompetensi santri-santri PPM Darul Hikmah. Para santri akan tumbuh cerdas, terampil, mandiri, dan semakin bermanfaat.
Namun Tidak hanya sebagai sarana pengembangan sumber daya ponpes, Samsul juga berharap BLKK Darul Hikmah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
“Bukan hanya bagi santri, tetapi juga masyarakat Pontianak Utara bisa merasakan manfaatnya,” kata Guru Besar Bidang Studi Agama-Agama di IAIN Pontianak ini.
Anggota DPR RI Alifuddin mengungkapkan keberadaan BLKK tersebut berawal dari proposal PPM Darul Hikmah yang diteruskan Disnaker Kota Pontianak dan diaspirasikan kepadanya. Saat itu, Alifuddin berada di Komisi IX yang mitra kerjanya antara lain Kementerian Ketenagakerjaan.
Dengan terwujudnya aspirasi ini, Alifuddin menyampaikan pesan kepada PPM Darul Hikmah agar menggunakan fasilitas BLKK sesuai dengan peruntukannya.
Sebab, menurut dia, beberapa BLKK yang sudah dibangun ternyata ada yang dimanfaatkan tidak sesuai tujuan pendiriannya. Anggota dewan asal Dapil Kalbar 1 dari Partai Keadilan Sejahtera ini tidak ingin hal serupa terjadi di PPM Darul Hikmah.
“Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan lain. Kami akan terus memantau,” ujarnya di hadapan ratusan warga Muhammadiyah dan tokoh masyarakat yang menghadiri acara peresmian.
Bukan hanya fasilitas fisik, kata Alifuddin, selama tiga tahun ke depan pemerintah juga akan menyediakan biaya pengelenggaraan pelatihan. Maka ia berharap pelatihan itu dapat berjalan sesuai kejuruannya yaitu bahasa.
Asisten I Setda Kota Pontianak Ismail mengakui bahwa ada BLKK yang telah dibangun, kondisinya saat ini memprihatinkan. Menurutnya, itu tidak boleh terjadi di PPM Darul Hikmah.
Ia pun meminta agar pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak turut memantau BLKK Darul Hikmah agar bisa beroperasi sebagaimana mestinya.
Apalagi anggaran pemerintah daerah saat ini sangat terbatas dengan adanya kebijakan efisiensi dari pusat. Maka untuk kegiatan pelatihan, Ismail mengatakan, keberadaan BLKK akan sangat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.