Penulis: M Wawan Gunawan
Bendahara Umum PWPM Kalbar/Dosen IAIN Pontianak
PANGAN, menjadi pembahasan yang menarik untuk bahan diskusi dan kajian kelompok masyarakat, akademisi dan pemuda setiap tahunnya. Pelbagai isu diangkat, mulai dari krisis, kekurangan pupuk, alih fungsi lahan pertanian, gangguan hama, stabilitas pasar, gagal panen dan yang paling populer adalah isu swasembada pangan yang bukan hanya di bicarakan oleh masyarakat sipil, tapi juga menjadi konsentrasi pemerintah.
Belakangan, isu mengenai ancaman krisis iklim terus menguak, akibatnya krisis tersebut akan berdampak pada masa depan kehidupan manusia. Bukan hanya mengancam dari sisi dampak karena bencana alam, tapi juga mengancam masa depan pangan masyarakat.
Ancaman krisis iklim dan pangan inipun semakin hari rasanya sudah sangat nyata, hal itu bisa dibuktikan dengan tidak menantunya peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya, yang sudah berlansung dalam beberapa tahun terakhir.
Krisis pangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keadaan dimana masyarakat mengalami keterbatasan atau menipisnya persediaan pangan ((KBBI) -).
Sementara itu, krisis pangan menurut (The Food and Agriculture Organization/ FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa PBB mendefenisikan krisis pangan sebagai situasi di mana terjadinya kerawanan pangan yang parah dan kekurangan gizi yang meningkat di tingkat lokal dan nasional.
Yang mengakibatkan masyarakat harus memenuhi kebutuhannya melalui bantuan pangan darurat (UMSU 2022). FAO juga menjelaskan krisis pangan sebagai kondisi ketika bahaya pangan akut dan malnutrisi telah menjaring meningkat tajam. Yang dampaknya dirasakan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementrian Pertanian Republik Indonesia mendefenisikan krisis pangan sebagai kondisi dimana terjadi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang (Yuliarmi 2022).
Terdapat beberapa penyebab mengapa bisa terjadi krisis pangan, diantaranya adalah
penurunan angka produksi, keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan pertanian,
kenaikan harga pupuk, perubahan iklim, gagal panen, serangan hama, pandemic Covid- 19 hingga dampak perang Rusia-Ukraina juga bisa menjadi penyebab terjadinya krisis pangan dunia.
Kembali ke pembahasan krisis pangan, realitas ancaman krisis pangan ini juga bisa kita saksikan dari respon pemerintah. Dalam paparannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan pentingnya kemandirian pangan di dalam negeri untuk
mengantisipasi terjadinya krisis pangan Nasional. Hal ini dia sampaikan sebagai respon terhadap pembatasan ekspor pangan oleh beberapa negara di dunia pada medio Juni 2022 yang lalu. Sejak juni tahun lalu, terdapat beberapa negara yang sudah menyatakan diri untuk sementara waktu melakukan pembatasan ekspor pangan. Mereka adalah Ukraina, Turki, Argentina, Mesir dan India (Gunawan 2022).
Tidak hanya itu, juga terdapat beberapa negara lainya yang sudah menerapkan
pembatasan ekspor pupuk seperti Rusia, China, Vietnam dan Kirgistan. Dengan kata lain, sumber pertanian pangan kita yang masih mengandalkan impor pupuk, secara tidak lansung juga terancam dengan adanya kebijakan yang sudah berlansung sejak tahun kemarin.
Senada dengan Presiden, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga berpendapat kalau dampak dari krisis pangan dunia akan berdampak pada 179-181 juta orang di dunia yang terdiri dari 41 negara yang terdampak krisis pangan. Dan sebagian besarnya ada di kawasan Asia yang terdampak lansung akibat dari krisis pangan tersebut. Pendapat itu dia sampaikan pada saat menghadiri Seminar Nasional PPRA 64 Lemhannas RI di Jakarta (Maulida 2022).
Selain itu, Menlu juga menegaskan hal yang tidak boleh luput dari perhatian adalah ancaman krisis pupuk yang di yakini akan berdampak besar dan bisa memperparah krisis pangan dunia.
Sedangkan Kementrian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan memperkirakan akan ada 107 negara yang terdampak krisis dan diperkirakan bisa jatuh bangkrut, 553 juta masyarakat dunia jatuh kedalam kemiskinan ekstrim dan 345 juta masyarakat dunia terancam kelaparan.
Inilah yang kemudian harus jadi perhatian serius, terutama bagi daerah-daerah di
Indonesia yang selama ini dalam gerak perekonomiannya mengandalkan komoditas impor untuk bahan baku produksi. Sebut saja seperti gandum, jagung, kedelai dan beberapa bahan pangan lainnya. Bahkan tidak jarang, Indonesia masih melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Terbaru, Rusia kembali menarik diri untuk tidak ikut serta dalam mengekspor biji-bijian di kawasan asia atau di kawasan Laut Hitam. Dampaknya menurut peneliti di enter for Food and Land Use Research di Sekolah Ekonomi Kyiv, Ukraina mengatakan kalau Asia dan sekitarnya termasuk China, akan terdampak akibat kebijakan tersebut ketimbang wilayah seperti benua Afrika (Liputan6 2023).
Dia menuturkan, meski bisa mendorong inflasi, namun dia masih memiliki keyakinan kalau Asia masih mampu mengatasi dampaknya karena memiliki kekuatan finansial yang cukup baik, sehingga bisa memenuhi pasokan dari negara lain yang memiliki surplus pertanian.
Selain Rusia, yang terbaru Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengumumkan
pembatasan ekspor beras ke-seluruh dunia (Lestanti 2023). India beralasan, kalau
mereka sempat mengalami gagal panen yang diakibatkan gelombang cuaca panas
ekstrim yang melanda india, sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekspor beras. Namun demikian, bagi Indonesia ini akan sangat merugikan karena akan mengakibatkan kesulitan impor gandum untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, (CNBC 2023).
Meskipun begitu, Direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat kalau ASEAN tidak begitu terdampak akibat penarikan
kesepakatan Rusia di Laut Hitam. Pasalnya, karena negara-negara ASEAN sudah mulai
mengurangi impor gandum sejak invansi Rusia terhadap Ukraina tahun kemarin
(Liputan6 2023).
Dari serangkaian masalah yang sudah dibahas sebelumnya, maka bisa dipahami bahwa isu kemandirian pangan bukan lagi hanya isapan jempol belaka. Ancaman krisis pangan bisa saja sewaktu-waktu melumpuhkan Indonesia, jika tidak di imbangi dengan strategi antisipasi yang baik. Karenanya, ancaman krisis pangan ini mesti ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan aksi di lapangan.
Indonesia sebagai negara agraris semestinya mampu memproduksi kebutuhan pangan untuk kebutuhan dalam negeri dan tidak bergantung pada impor. Tapi nyatanya, sebagai negara agraris katanya dan menggantungkan ekonominya di sektor pertanian, tidak juga mampu membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang krisis pangan.
Saat ini, Global Food Security Indeks mencatat Indonesia masih berada di peringkat 63 dari 113 negara dunia dengan skor 63,4, dengan kata lain Indonesia masih memperoleh rapor merah dalam sektor pangan (Muhammad Ridwan 2023).
Selain itu, Indonesia juga mencatat ketersediaan pasokan air mendapatkan poin 27, keanekaragaman makanan dengan poin 34,6, kecukupan pasokan tercatat dengan 32,1 poin, komitmen politik untuk beradaptasi pada poin 28, serta poin sangat lemah lainnya pada aspek pembangunan dan penelitian pertanian dengan poin 25,7, yang memperparah citra ketahanan pangan negara agraris. Adapun skor yang patut diapresiasi dari penilaian Global Food Security Indeks adalah soal keterjangkauan pangan dengan skor 81,4 dan keamanan pangan dengan nilai 85,7.
Untuk mengantisipasi krisis dan menciptakan ketahanan pangan nasional, pemerintah sebetulnya pemerintah sudah mengambil beberapa langkah strategis untuk masyarakat Indonesia, dengan harapan mencapai swasembada pangan nasional. Dampaknya adalah Indonesia sempat menyandang status sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada pangan pada era orde baru tepatnya pada tahun 1984.
Berganti kepala negara, berganti juga program seperti di era presiden SBY yang melaunching program food estate di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan target 100 ribu hectare sawah, namun tidak menghasilkan apa-apa, seperti yang diharapkan pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan presiden Joko Widodo untuk menciptakan lumbung pangan nasional, maka di pilihlah Kabupaten Pulau Pisang, Provinsi Kalimantan tengah yang ditargetkan menjadi food estate di era presiden Jokowi juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Swasembada pangan kedepannya bisa saja berhasil kalau pemerintah serius dalam mewujudkannya. Strateginya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang disiapkan untuk menjadi petani modern, dengan demikian lumbung pangan dan swasembada pangan Nasional benar-benar bisa diwujudkan.
Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mengintervensi daerah baik itu Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk bisa menciptakan satu produk unggulan di bidang pertanian yang berbasis kearifan lokal, misalnya adalah memperbanyak produksi sagu untuk daerah timur Indonesia sebagai pengganti beras dan karbohidrat, memperbanyak umbi-umbian untuk masyarakat Indonesia barat dan masih banyak lagi produk lokal yang bisa mengganti kebutuhan karbohidrat selain beras.
Harapannya adalah, agar bisa menghasilkan pelbagai komiditas pertanian sehingga bisa saling menopang satu sama lain jika sewaktu-waktu krisis pangan terjadi. Jika setiap daerah berhasil menciptakan produk pertanian unggulannya masing-masing di setiap Kabupaten/kota maka bukan tidak mungkin keinginan untuk mencapai tujuan Kemandirian Pangan di dalam negeri bisa terwujud. Dengan begitu, secara perlahan akan menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani yang ada di Indonesia.
Oleh karenanya, bisa digaris bawahi untuk mencapai swasembada pangan berbasis kearifan lokal guna menghindari krisis pangan adalah Pemerintah dianggap perlu mencanangkan program swasembada pangan yang berbasis pada produk kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksudkan adalah produk pangan atau makanan pokok masyarakat selain beras. Menciptakan produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal, melakukan regenerasi petani diseluruh tanah air dan melindungi lahan-lahan pertanian dari alih fungsi lahan menjadi komplek pemukiman, komersil dan bisnis yang bisa mengancam masa depan pertanian Indonesia.