Oleh: Dr. Nurhadianto
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah/Sekretaris Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik PW. Muhammadiyah Kalimantan Barat
Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Dalam bidang politik, Muhammadiyah telah melalui beberapa periode perubahan sikap. Tahun 1971, Muhammadiyah mengeluarkan Khittah Ujung Pandang yang mengubah sikapnya menjadi non-partisan, tetapi tetap berpihak pada kepentingan umat dan bangsa. Khittah ini menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan ikut serta dalam partai politik, tetapi akan tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa melalui jalur politik praktis.
Muhammadiyah mengeluarkan Keputusan Muktamar Muhammadiyah Tahun 1978 di Surabaya yang menegaskan kembali sikap non-partisan Muhammadiyah. Keputusan ini juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa melalui jalur politik praktis. Pada tahun 2002, Muhammadiyah mengeluarkan Khittah Denpasar yang menegaskan kembali sikap non-partisan Muhammadiyah. Khittah ini juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa melalui jalur politik praktis.
Pada tahun 2022, Muhammadiyah mengeluarkan Amanat Muktamar ke-48 di Surakarta yang menegaskan kembali sikap non-partisan Muhammadiyah. Amanat ini juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa melalui jalur politik praktis.
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan mendukung atau mengusung calon presiden atau calon wakil presiden tertentu dalam pemilihan umum 2024. Namun, Muhammadiyah akan tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa melalui jalur politik praktis.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Ridho Al Hamdi juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap independen dalam politik praktis. Muhammadiyah akan tetap aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa, tetapi tidak akan ikut serta dalam partai politik.
Seiring dengan semakin dekatnya pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Muhammadiyah Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluarkan pernyataan bahwa kadernya bebas memilih calon presiden (capres) yang akan mereka dukung. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua PWM Kalbar, Prof Eddy Suratman mengatakan, melalui Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022 lalu, Muhammadiyah telah mengambil keputusan untuk menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik. Kita akan menghadapi pemilu pada tahun 2024, kita menyukseskan itu. Tidak boleh Muhammadiyah itu mendukung salah satu partai politik. Demikian pula terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres), Prof Eddy Suratman menyampaikan Muhammadiyah juga akan menjaga jarak yang sama dengan seluruh calon, membebaskan kepada kader dan simpatisan Muhammadiyah untuk memilih sesuai hati nurani, yang terbaik menurut mereka
Bagi kader dan simpatisan Muhammadiyah di Kalimantan Barat, sikap independen Muhammadiyah dalam politik praktis merupakan hal yang perlu disyukuri. Sikap ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tetap konsisten dengan prinsip-prinsipnya, yaitu non-partisan, tetapi tetap berpihak pada kepentingan umat dan bangsa.
Namun, sikap independen Muhammadiyah juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah sikap ini merupakan bentuk kegalauan persyarikatan? Apakah sikap ini akan menyulitkan kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam menyukseskan pemilihan presiden 2024?
Pada dasarnya, sikap independen Muhammadiyah merupakan bentuk komitmen organisasi ini untuk tetap menjadi organisasi keagamaan yang murni. Muhammadiyah tidak ingin terjebak dalam politik praktis yang penuh dengan kepentingan dan transaksional.
Namun, sikap independen Muhammadiyah juga perlu diimbangi dengan sikap kritis dan aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa. Kader dan simpatisan Muhammadiyah harus tetap aktif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan berkualitas serta tegas.
Pemimpin yang memiliki integritas akan selalu menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Pemimpin yang memiliki kapasitas akan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin yang memiliki kapabilitas akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Pemimpin yang berkualitas akan memiliki moral dan etika yang baik. Pemimpin yang tegas akan berani mengambil keputusan yang sulit dan berani bertanggung jawab atas keputusannya. Dengan memilih pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan berkualitas serta tegas, maka bangsa dan negara akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, sikap independen Muhammadiyah tidak akan menjadi hambatan dalam menyukseskan pemilihan presiden 2024. Muhammadiyah tetap bisa berperan penting dalam proses demokrasi di Indonesia, tanpa harus ikut serta dalam partai politik.
Kader dan simpatisan Muhammadiyah di Kalimantan Barat dalam menyukseskan pemilihan presiden 2024 dapat bergerak dan bertindak seperti (1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan berkualitas serta tegas (2) Membentuk forum-forum diskusi dan kajian untuk membahas isu-isu politik terkini (3) Mengirimkan kader Muhammadiyah untuk ikut serta dalam pesta demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif.
Dengan melakukan hal-hal tersebut, kader dan simpatisan Muhammadiyah bisa turut serta dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Pemilihan presiden adalah momen penting bagi bangsa Indonesia. Dalam momen ini, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, kader dan simpatisan Muhammadiyah harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak. (*)