Penulis: David Nurfianto
MYKALBAR.COM – Musyawarah Daerah (Musyda) XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat yang belum lama ini berlangsung di Kota Pontianak, diwarnai aksi walk out (WO).
PC IMM Kubu Raya telah menyatakan sikap menolak hasil keputusan Musyda IMM Kalbar. Penolakan ini ditandai dengan aksi WO dan mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya dengan keputusan musyda.
Ketua PC IMM Kubu Raya, Hedri Saputra mengatakan bahwa DPD tidak memberikan sosialisasi dan informasi berkaitan musyda kepada pimpinan cabang.
“Masalahnya memang dari DPD gak tuntas dalam memberikan sosialisasi dan informasi berkenaan musyda sampai ke bawah,” katanya pada Selasa, 26 Desember 2023.
Tak hanya itu, dikatakan Hedri bahwa tidak ada penyampaian pleno pimpinan cabang.
“Hilangnya komunikasi antara DPD kepada kami para pimpinan cabang, gak ada penyampaian pleno kepada kami pimpinan cabang Kubu Raya mengenai musda,” ungkapnya.
Kemudian, ia menyebutkan bahwa DPD juga tidak ada komunikasi dan rapat dalam menentukan tuan rumah musyda.
“Tidak ada komunikasi sebelumnya dalam penetuan tuan rumah musyda. Di sini kami merasa bahwa musyda kali ini ada kejanggalan apalagi sekarang tahunnya politik. Pasti ada politisasi di dalam musyda ini,” katanya.
Dengan demikian, Hedri menegaskan bahwa musyda kali ini cacat dalam administrasi. “Ini membuktikan ada tindakan sarkasme di tubuh ikatan ini,” imbuhnya.
Adapun tiga poin tuntutan pada mosi tidak percaya PC IMM Kubu Raya, yakni :
- Tidak adanya koordinasi sebagai pimpinan cabang untuk melakukan musyda XVIII.
- Tidak adanya penyampaian penetapan tuan rumah musyda XVIII 2023.
- Urgensi musyda XVIII dipercepat dengan alasan yang tidak jelas, serta terdapat unsur politik didalamnya.
Reporter MyKalbar.com telah berusaha menghubungi Ketua demisioner DPD IMM Kalbar Fadhil Mahdi untuk meminta konfirmasi terkait pelaksanaan musyda. Namun ia enggan menanggapi pernyataan yang disampaikan PC IMM Kubu Raya.